1.     Surat Permohonan Pembuatan Rekomendasi Paspor ditujukan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan;

•            dari CPMI (untuk program Mandiri)
•    dari lembaga terkait (Perusahaan/P3MI/LPK), disertai surat tugas pemohon dan E-KTP.

2.       Surat Penempatan Kerja, Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja (rangkap 3)

3.  Bukti Pendaftaran CPMI untuk penerbitan Rekomendasi Paspor dari www.siskotkln.bnp2tki.go.id

4.       Fotocopy Paspor ((untuk yang sudah/pernah memiliki paspor)

5.       Fotocopy identitas diri ( E-KTP) CPMI

6.       Surat Keterangan Sehat dari Dokter/Instansi Kesehatan

7.       Fotocopy AK-1/Kartu Kuning (Legalisir)

8.       Surat Izin Orang Tua diketahui oleh Kepala Desa di atas Materai  (Untuk yang belum menikah)

9.       Surat Izin Suami atau Isteri diketahui oleh Kepala Desa/Lurah di atas Materai (Untuk yang telah menikah)

10.   Fotocopy Akte Kelahiran

11.   Fotocopy Kartu Keluarga

12.   Fotocopy Ijazah Terakhir

13.   Sertifikat Uji Kompetensi dan Sertifikat keahlian lainnya

14.   Pas Foto 1 lembar ukuran 4x6 berwarna

15.   Fotocopy Surat Pernyataan Belum Menikah diketahui oleh Kepala Desa (Untuk yang belum menikah)

16.   Fotocopy surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah, diketahui oleh kepala Desa/lurah dengan melampirkan fotocopy buku nikah

Syarat lain:

1.    Untuk Skema P3MI; Surat Pengantar Rekrut (SPR)/ Surat Ijin Perekrutan PMI (SIPMI)

2.    Untuk Program G to G; Surat Penempatan dari BP2MI dan surat kelulusan (Final) Program G to G

3.    Untuk Skema UKPS; Surat izin Penempatan PMI dari Kementerian Ketenagakerjaan (User Id  bisa diperoleh dari BP2MI)

1. Surat Permohonan Validasi Pembayaran DKPTKA, memakai kop Perusahaan/yayasan yang di dalamnya terdapat Pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen/data

2.  Fotocopy Identitas Pemohon/Penanggung jawab

3.   Surat Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA;

4.   Fotocopy Bukti/Kwitansi Pembayaran DKPTKA;

5.   Ijin Tinggal Terbatas/IjinTinggal Tetap (ITAS/ITAP);

6.   RPTKA Perpanjangan (Setelah diterbitkan)

Luring:

1. Pemohon mengajukan permohonan RPTKA Perpanjangan di  https://tka-online.kemnaker.go.id/

2. Setelah memperoleh Surat Pemberitahuan Pembayaran, Pemohon      melakukan pembayaran ke Bank, menggunakan mata uang Rupiah;

3.Pemohon datang ke kantor, membawa dokumen persyaratan validasi  pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

4. Petugas layanan memeriksa kelengkapan dokumen;

5. Setelah dokumen lengkap, Petugas layanan menyerahkannya ke  Bendahara Penerimaan untuk diverifikasi;

6.  Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi dokumen dan menyerahkan hasilnya ke Petugas Validasi;

7. Petugas Validasi melakukan Validasi pembayaran Retribusi PTKA di https://tka-daerah.kemnaker.go.id/login.asp

8. Validasi Pembayaran Selesai, Petugas layanan menginformasikan ke pemohon sambal meminta RPTKA Perpanjangan yang diterbitkan;

9. Pemohon mengirimkan RPTKA Perpanjangan untuk dicatakan masa berlaku tenaga kerja asingnya.

1.       Surat Permohonan pembuatan LK-TKA dari perusahaan

2.       Fotocopy Hasil Peniliaian RPTKA yang masih berlaku

3.       Fotocopy Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang masih berlaku

4.       Surat Pemberitahuan pembayaran dan bukti pembayaran Dana kompensasi pembayaran Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA)

5.       Fotoccopy Paspor yang masih berlaku

6.       Fotoccopy KITAS/KITAP

7.       Surat Penunjukan TKI sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan.

8.       Pas Foto TKA berwarna ukuran 4x6 (2 buah)

Luring:

1.  Pemohon mengajukan permohonan Laporan Keberadaan Tenaga Kerja Asing (LK-TKA) ke petugas layanan

2.  Petugas Layanan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan

3.  Jika berkas lengkap, dibuatkan surat Keterangan keberadaan Tenaga kerja Asing (LK-TKA).

4.  Pengantar Kerja, Kepala Bidang, Sekretaris, melakukan verifikasi berkas LK-TKA.

5.  Kepala Dinas Ketenagkerjaan menandatangani berkas LK-TKA.

6.  Sekretariat memberikan nomor surat LK-TKA.

7.  LK-TKA Selesai, Petugas Layanan menyerahkannya kepada pemohon

1.  Bukti Hasil Perundingan Bipartit ( Risalah Bipartit).

2. Bukti  dan tanda terima Penolakan Permintaan Bipartit oleh Salah Satu Pihak sebanyak 2 kali.

3. Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

1.     Mengajukan surat permohonan penyelesaian perselisihan HI ke Dinas Ketenagakerjaan dengan dilampiri bukti upaya2 penyelesaian melalui perundingan bipartit.

2.     Pencatatan surat masuk dan pendisposisian di Sekretariat.

3.     Verifikasi kelengkapan berkas oleh Bidang HI.

4.     Jika berkas tidak dilengkapi bukti-bukti  upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit maka berkas dikembalikan untuk dilengkapi (maks 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya pengembalian berkas).

5.  Melakukan Panggilan Klarifikasi kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan Perundingan secara Bipartit.

6. Melakukan Panggilan Mediasi jika dalam Panggilan klarifikasi disepakati untuk dilakukan Sidang Mediasi.

7.     Membuat Perjanjian Bersama jika dalam Sidang Mediasi kedua belah pihak bersepakat.

8.   Pembuatan Anjuran secara tertulis oleh Mediator apabila dalam Sidang Mediasi Para Pihak tidak tercapai kesepakatan.

9.   Penandatanganan anjuran tertulis oleh Mediator dengan diketahui oleh Kepala Dinas.

10.  Penyerahan Anjuran Tertulis kepada masing-masing pihak.

11.  Menerima Jawaban Anjuran dan Mediator Membuat Risalah Mediasi atas jawaban Anjuran Para Pihak.

12.  Penandatanganan oleh Mediator dengan diketahui oleh Kepala Dinas.

13.  Penyerahan Risalah Mediasi kepada masing-masing pihak.